MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Kinerja Satuan Kerja (Satker) Wilayah II Pulau Seram mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pelopor Maluku. Ketua DPD Pelopor Maluku, Hidayat Wara Wara, menilai jajaran Kasatker telah menunjukkan kinerja yang terukur, responsif, dan konsisten dalam menjalankan pembangunan infrastruktur di wilayah Pulau Seram.
Apresiasi tersebut disampaikan Hidayat pada 18 Agustus 2026, terutama terhadap upaya jajaran Satker dalam menjaga pelaksanaan pembangunan jalan agar tetap mengacu pada standar teknis, kualitas pekerjaan, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembangunan konektivitas jalan di Pulau Seram bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut menyangkut denyut ekonomi masyarakat, terutama dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, membuka keterisolasian wilayah, sekaligus memperpendek akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan ekonomi.
“Kami melihat Kasatker Wilayah Dua Pulau Seram bekerja dengan disiplin, mengupayakan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis standar jalan beraspal panas atau hot mix, menjaga kesesuaian penggunaan dana tahun anggaran 2025 dan 2026 serta terbuka terhadap perbaikan demi mutu hasil yang kokoh dan awet,” ujar Hidayat.
Ia menilai kualitas jalan tidak boleh hanya diukur dari selesainya pekerjaan di atas kertas. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan justru terletak pada daya tahan infrastruktur dan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, Hidayat memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pekerjaan di sejumlah ruas jalan di Seram Bagian Timur (SBT). Ia mengapresiasi respons jajaran Kasatker dalam menindaklanjuti berbagai hal yang perlu diperhatikan di lapangan.
Hidayat juga menekankan pentingnya penggunaan material aspal yang memenuhi persyaratan mutu serta pengawasan lapangan yang ketat.
“Jangan sampai pembangunan jalan hanya bagus ketika baru selesai dikerjakan, tetapi cepat rusak setelah digunakan masyarakat. Mutu harus menjadi ukuran utama,” tegasnya.
Apresiasi Bukan Berarti Pengawasan Dihentikan
Di sisi lain, DPD Pelopor Maluku menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja pemerintah bukan berarti ruang pengawasan harus ditutup.
Justru, menurut Hidayat, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara membutuhkan pengawasan bersama agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas.
“Kinerja yang jujur, transparan dan berorientasi kepentingan rakyat layak dijadikan teladan. Semoga semangat kerja bersih terus ditingkatkan, bekerja bersinergi dengan instansi pengawas seperti BPK, Kejaksaan dan masyarakat sehingga terhindar dari penyimpangan anggaran maupun pelanggaran mutu pekerjaan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa transparansi dan pengawasan harus berjalan beriringan dengan pembangunan.
Bagi DPD Pelopor Maluku, masyarakat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian penting dari mekanisme kontrol sosial terhadap kualitas pekerjaan pemerintah di lapangan.
Jalan Seram Harus Dibangun untuk Jangka Panjang
Hidayat berharap pembangunan infrastruktur di Pulau Seram tidak berhenti pada pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Setiap proyek harus memiliki orientasi jangka panjang dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Ia mendorong agar koordinasi antara Satker, pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta masyarakat terus diperkuat selama proses pembangunan berlangsung.
“Yang kita harapkan adalah jalan yang selesai tepat waktu, kuat, tahan lama dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan sekadar mengejar selesai pekerjaan,” ujarnya.
DPD Pelopor Maluku juga berharap seluruh proyek pembangunan di wilayah Seram Bagian Timur dan kawasan Pulau Seram lainnya dapat dikerjakan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, jalan bukan hanya beton, aspal dan angka dalam dokumen anggaran. Jalan adalah urat nadi yang menghubungkan kampung, membuka pasar, menggerakkan ekonomi, dan menentukan seberapa jauh negara hadir di pelosok Maluku. (MIM-MDO)
About The Author
