MALUKU INDOMEDIA.COM, SBT — Persoalan ekonomi rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali mendapat sorotan. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon mendesak Pemerintah Desa Amarsekaru dan Pemerintah Kabupaten SBT segera menghidupkan kembali fasilitas ekonomi dan perikanan yang dinilai tidak berjalan optimal.
Sorotan tersebut diarahkan pada dua persoalan utama, yakni tidak aktifnya Pasar Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, serta Cold Storage (kolostor) di Pulau Gorom yang disebut tidak berfungsi.
Kader IMM Cabang Ambon, Umar Lewen, menilai kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya nelayan dan para pedagang kecil yang menggantungkan kehidupan dari hasil laut dan hasil bumi.
Menurut Umar, Desa Amarsekaru memiliki potensi perikanan dan hasil bumi yang cukup besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum ditopang fasilitas perdagangan desa yang memadai.
Hasil tangkapan nelayan, kopra, sayur-mayur dan berbagai komoditas masyarakat disebut tidak memiliki ruang jual-beli yang aktif dan layak.
Kondisi itu, menurutnya, membuat sebagian warga terpaksa menjual hasil produksi kepada tengkulak dengan harga yang tidak selalu menguntungkan petani maupun nelayan.
IMM mendesak Pemerintah Desa Amarsekaru untuk segera mengaktifkan kembali pasar desa dengan memanfaatkan Dana Desa Tahun 2026 secara transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, IMM meminta pemerintah desa menetapkan hari pasar mingguan secara tetap serta menyediakan lapak sederhana bagi masyarakat, khususnya mama-mama yang menjual ikan, sayur dan kebutuhan pangan lainnya.
“Jangan sampai Dana Desa hanya habis untuk perjalanan dinas dan rapat, sementara pasar desa yang menjadi nadi ekonomi rakyat justru mati,” tegas Umar.
Sorotan lebih keras diarahkan kepada fasilitas Cold Storage di Pulau Gorom.
Umar menyebut fasilitas penyimpanan ikan tersebut dibangun dengan anggaran negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, menurutnya, fasilitas itu hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Ia bahkan menyebut fasilitas tersebut terkesan dibiarkan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi nelayan.
Padahal, kata Umar, Pulau Gorom memiliki aktivitas perikanan yang tinggi. Ketika hasil tangkapan melimpah sementara fasilitas penyimpanan tidak berfungsi, nelayan berpotensi mengalami kerugian karena ikan tidak dapat disimpan dalam kondisi yang layak.
“Nelayan tangkap ikan banyak, tetapi tidak bisa simpan dan tidak bisa menjual dengan harga yang layak. Akhirnya ikan rusak, sementara rakyat tetap miskin,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, IMM mendesak Pemerintah Kabupaten SBT melalui Bupati dan Dinas Perikanan segera memastikan status serta kondisi Cold Storage Pulau Gorom.
IMM meminta fasilitas tersebut segera diaktifkan, termasuk memastikan ketersediaan genset, BBM dan operator, sehingga fasilitas dapat beroperasi secara optimal.
IMM juga mendorong adanya pola pengelolaan yang melibatkan masyarakat melalui BUMD perikanan atau koperasi nelayan, sehingga pengelolaan tidak hanya terpusat dari Bula.
Tidak hanya meminta pengaktifan, IMM juga mendesak Pemda SBT melakukan evaluasi dan audit terhadap fasilitas Cold Storage tersebut.
Menurut Umar, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai kondisi fasilitas, sumber anggaran pembangunannya, status aset, alasan tidak beroperasi, serta rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut bagi masyarakat.
“Bagaimana PAD perikanan mau tinggi kalau pasar desa dimatikan dan Cold Storage dibiarkan tidak berfungsi? Nelayan menangkap ikan banyak, tetapi tidak bisa menyimpan dan menjual dengan baik. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
IMM Cabang Ambon memberikan desakan kepada Pemerintah Desa Amarsekaru agar segera mengaktifkan Pasar Desa Amarsekaru paling lambat 14 hari ke depan, dengan penggunaan Dana Desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara kepada Pemerintah Kabupaten SBT, IMM meminta agar Cold Storage Pulau Gorom segera diaktifkan serta dilakukan audit terhadap penyebab fasilitas tersebut tidak berfungsi.
Umar juga menyatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, pihaknya siap melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati SBT dan Kantor Desa Amarsekaru dengan melibatkan masyarakat dan mama-mama penjual ikan.
“Kalau tidak ada respons, saya akan turun aksi dan membawa langsung mama-mama penjual ikan dari Gorom untuk menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati SBT dan Kantor Desa Amarsekaru,” katanya (MIM-CN)
About The Author
