MALUKU INDOMEDIA.COM, TUAL— Krisis pendidikan di Kecamatan Tayando Tam (KTT), Kota Tual, akhirnya memuncak. Masyarakat bersama Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar Tam (SEMPPAT) melakukan aksi penyegelan terhadap SD Negeri 25 di Desa Tam Ngurhir, Sabtu (16/5) sekitar pukul 08.30 WIT.
Aksi tersebut dipicu dugaan ketidakhadiran Kepala SDN 25 Kota Tual, Siti Aisa Rahakbau, yang disebut telah tidak menjalankan tugas selama kurang lebih satu tahun sejak dilantik pada 17 Mei 2025.
Koordinator SEMPPAT Kota Tual, Insani Letsoin, menegaskan penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang dinilai membiarkan persoalan pendidikan di wilayah Tayando Tam terus berlarut.
“Benar, kemarin kami bersama teman-teman aliansi yang kami namakan SEMPPAT melakukan penyegelan sekolah, karena semua pihak seakan tidak peduli dengan kondisi pendidikan di desa kami,” tegas Letsoin kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, masyarakat dan para guru di Desa Tam Ngurhir sudah lama kecewa terhadap kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai tidak disiplin dan mengabaikan tanggung jawab administratif maupun operasional sekolah.
“Sejak dilantik tahun lalu sampai sekarang belum pernah aktif menjalankan tugas secara maksimal di sekolah. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Tayando Tam,” katanya.
SEMPPAT bahkan menilai kondisi tersebut telah melanggar ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, khususnya terkait kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab secara aktif.
Tak hanya itu, Letsoin juga menyoroti lemahnya respons pemerintah daerah. Ia menyebut persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui Camat Tayando Tam, Saleh Rahareng, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, M. Zein Nuhuyanan, sejak tahun 2025. Namun hingga kini belum ada penyelesaian konkret.
“Hari ini genap satu tahun. Janji tinggal janji, tapi tidak ada tindakan nyata,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kritik tajam juga diarahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual dari daerah pemilihan Tayando Tam yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Masyarakat bingung, kalau camat dan kadis tidak bergerak, mestinya wakil rakyat punya kepedulian. Tapi sampai sekarang semua hanya janji politik tanpa realisasi,” sindirnya.
Sebagai bentuk tekanan, SEMPPAT memberikan ultimatum 3×24 jam kepada Camat Tayando Tam dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual untuk segera mengganti Kepala SDN 25 dengan pejabat baru yang aktif menjalankan tugas.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, SEMPPAT meminta Akhmad Yani Renuat segera mengevaluasi bahkan mencopot Camat Tayando Tam dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual dari jabatannya.
“Kami kasih waktu tiga hari. Kalau tidak ada penyelesaian, kami minta Wali Kota copot camat dan kadis,” tegas Letsoin.
SEMPPAT juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Wali Kota Tual, DPRD Kota Tual, hingga Dinas Pendidikan sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan pendidikan di wilayah kepulauan tersebut.
“Kalau masalah ini terus diabaikan, kami akan turun demo. Pendidikan di Tayando Tam tidak boleh dibiarkan hancur karena kelalaian pejabat,” pungkasnya. (MIM-YL)
About The Author
