MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Di tengah berbagai persoalan dasar yang masih membelit masyarakat kepulauan, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memilih turun langsung ke pusat pemerintahan untuk memperjuangkan kebutuhan rakyatnya. Langkah ini terlihat saat dirinya menghadiri pertemuan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku bersama sejumlah kepala daerah asal Maluku dalam agenda pembahasan kebutuhan strategis daerah, khususnya sektor sumber daya air dan perlindungan wilayah pesisir.
Dalam forum itu, Timotius Kaidel menegaskan bahwa Kepulauan Aru tidak bisa terus dibiarkan menghadapi persoalan klasik tanpa perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, kebutuhan masyarakat Aru bukan sekadar pembangunan biasa, melainkan menyangkut hak dasar warga untuk hidup layak.
Beberapa isu utama yang diperjuangkan antara lain pembangunan irigasi guna mendukung sektor pertanian masyarakat, penyediaan air tanah sebagai sumber air bersih, serta kebutuhan air baku bagi PDAM agar distribusi air minum dapat berjalan maksimal.
Tak hanya itu, persoalan abrasi pantai juga menjadi sorotan penting dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru meminta perhatian serius terhadap pembangunan pelindung pantai (seawall), pemecah ombak (breakwater), hingga pengamanan kawasan pesisir yang selama ini terus tergerus gelombang laut.
Langkah Timotius Kaidel dinilai sebagai bentuk keseriusan kepala daerah dalam “menjemput” pembangunan, bukan sekadar menunggu program turun dari pusat. Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan yang kompleks, keberanian membawa langsung persoalan daerah ke meja kementerian menjadi sinyal bahwa kebutuhan masyarakat Aru mulai dikawal lebih agresif.
Publik kini menanti sejauh mana hasil pertemuan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata. Sebab bagi masyarakat kepulauan, janji pembangunan tanpa realisasi hanya akan menjadi narasi tahunan yang terus berulang.
Maluku membutuhkan lebih dari sekadar rapat seremonial. Yang dibutuhkan rakyat adalah bukti. (MIM-REDAKSI)
About The Author
