MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku memantik sorotan keras dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon.
PC IMM Kota Ambon menilai respons pemerintah dan sejumlah lembaga terkait terhadap ancaman Karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kritik terutama diarahkan pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini yang dinilai belum optimal.
Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi sebagai bentuk desakan agar kinerja lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan Karhutla dievaluasi.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, ini pembiaran. Sudah terjadi kebakaran di mana-mana, kebun pala dan cengkeh rakyat di Maluku Tengah dan SBT sudah jadi abu, baru BMKG mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Di mana logika mitigasinya?” tegas Basyir dalam pernyataannya, Sealasa (6/10/2026) di Ambon.
Soroti Peringatan Dini BMKG
Basyir juga menyoroti data BMKG Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon tertanggal 2 Oktober 2026 yang, menurutnya, menunjukkan sebagian besar wilayah Maluku berada dalam kategori sangat tinggi terhadap risiko Karhutla.
Menurutnya, informasi mengenai potensi ancaman kebakaran seharusnya tidak berhenti pada penyampaian peringatan kepada masyarakat, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah mitigasi konkret di lapangan.
“Seharusnya langkah mitigasi, kebencanaan dan pencegahan itu dilakukan 2–3 minggu sebelum puncak kemarau. Pemetaan SPARTAN itu harusnya menjadi early action, bukan menjadi laporan duka,” ujarnya.
Ia mempertanyakan langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas, termasuk patroli, sosialisasi kepada masyarakat serta kesiapsiagaan terhadap kondisi vegetasi yang mengering.
“Kenapa saat api belum menyala tidak ada patroli gabungan? Kenapa saat material hutan mengering tidak ada sosialisasi masif? Baru setelah semua terbakar, baru keluar poster imbauan,” kritiknya.
IMM Sampaikan Tiga Tuntutan
Atas kondisi tersebut, PC IMM Kota Ambon menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, IMM mendesak Menteri Kehutanan RI mengevaluasi jajaran lembaga vertikal kehutanan di Maluku, termasuk BKSDA, Balai Pengelolaan Hutan dan BPDAS, yang menurut IMM perlu dievaluasi terkait kehadiran dan respons di lapangan.
Kedua, IMM mendesak Kepala BMKG RI mengevaluasi Kepala BMKG Stasiun Pattimura Ambon terkait pelaksanaan fungsi peringatan dini dan mitigasi terhadap ancaman Karhutla.
Ketiga, IMM mendesak Gubernur Maluku mengambil langkah tegas dengan memanggil dan mengevaluasi lembaga-lembaga terkait serta membentuk Satgas Darurat Karhutla Maluku yang melibatkan TNI-Polri, masyarakat adat dan mahasiswa.
Basyir menegaskan, persoalan Karhutla tidak boleh hanya ditangani setelah api membesar. Menurutnya, sistem pencegahan harus bergerak sebelum bencana terjadi.
“Kalau Gubernur diam, maka patut dipertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga hutan sebagai masa depan Maluku. IMM Kota Ambon akan terus mengawal, dari mimbar pers hingga aksi di jalan,” tegasnya.
MalukuIndoMedia.com menempatkan pernyataan IMM tersebut sebagai bagian dari kritik publik yang perlu mendapat ruang sekaligus membutuhkan klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang disebut.
Hingga berita ini ditulis, BMKG Stasiun Pattimura Ambon, pemerintah daerah, serta lembaga vertikal kehutanan yang disebut dalam pernyataan IMM belum memberikan tanggapan terkait kritik dan tuntutan tersebut. MalukuIndoMedia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan. (MIM-CN)
About The Author
