MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA– Dinamika menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menjadi perhatian sejumlah kader senior. Seruan agar proses pemilihan kepemimpinan berlangsung netral, adil, dan bebas dari kepentingan politik praktis mengemuka sebagai upaya menjaga soliditas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Kader senior Nahdlatul Ulama, Abdul Hamid Rahayaan, menegaskan bahwa independensi NU tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok maupun afiliasi politik. Menurutnya, Muktamar harus menjadi momentum memperkuat persatuan warga Nahdliyin, bukan justru memperlebar ruang konflik internal.
Hamid mengaku prihatin terhadap dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan Muktamar PBNU. Ia mengimbau para tokoh yang selama ini berada dalam lingkaran kepemimpinan NU agar mengedepankan kebesaran hati demi menjaga keutuhan organisasi.
“Jika memang cinta NU, jangan biarkan organisasi ini terbelah karena kontestasi. Kepentingan NU harus berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Hamid dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Hamid menyodorkan ada dua figur yang dinilainya independen, memiliki rekam jejak manajerial yang matang, serta diakui di level nasional maupun internasional. Ini membawa NU keluar dari konflk internal dan polemik politik. Yaitu kiai nassaruddin Umar dan Kiai Marsudi Syuhud.
Ia juga mengingatkan bahwa NU selama ini memiliki posisi strategis sebagai organisasi keagamaan yang dihormati, sehingga proses regenerasi kepemimpinan harus tetap berada dalam koridor demokrasi organisasi yang bersih, transparan, dan independen.
Lebih lanjut, Hamid meminta seluruh pihak, termasuk tokoh-tokoh politik, menghormati proses Muktamar tanpa melakukan intervensi yang dapat memengaruhi arah organisasi. Menurutnya, keterlibatan kepentingan politik praktis berpotensi menggerus marwah NU sebagai organisasi yang selama ini menjadi perekat kebangsaan.
“NU harus dipimpin oleh figur yang mampu berdiri di atas semua golongan, memiliki integritas, pengalaman kepemimpinan, serta diterima luas oleh warga Nahdliyin di seluruh Indonesia maupun di tingkat internasional,” ujarnya.
Dalam pandangannya, sosok pemimpin mendatang harus mampu menjaga independensi organisasi sekaligus memperkuat peran NU sebagai mitra strategis bangsa dalam menjaga toleransi, persatuan, dan stabilitas sosial.
Pernyataan Hamid menambah daftar suara kritis yang mengingatkan pentingnya menjaga Muktamar PBNU tetap berada dalam semangat demokrasi organisasi. Di tengah besarnya pengaruh NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan, proses pergantian kepemimpinan dinilai akan menjadi ujian penting bagi komitmen organisasi dalam mempertahankan independensinya.
Redaksi Maluku Indomedia.com akan terus memantau perkembangan dinamika Muktamar PBNU dengan mengedepankan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (MIM-MDO)
About The Author
