MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON — Pernyataan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Masyarakat Maluku Barat Daya (GEMMA MBD) di Kantor Gubernur Maluku mendapat sorotan dari pemuda asal Maluku Barat Daya (MBD).
Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (6/10/2026). Massa menyampaikan aspirasi terkait persoalan keterlibatan masyarakat MBD dalam penerimaan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah massa aksi masuk ke halaman Kantor Gubernur Maluku. Dalam video yang beredar, terlihat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan keberatan terhadap massa yang masuk ke area kantor pemerintahan tersebut.
Peristiwa dan pernyataan gubernur itu kemudian mendapat kritik dari salah satu pemuda MBD, Nus Termas.
Menurut Nus, persoalan kesempatan kerja masyarakat lokal tidak semestinya hanya dilihat dari sisi perusahaan sebagai pihak yang melakukan proses rekrutmen. Pemerintah daerah, kata dia, juga memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan melalui kebijakan serta dialog.
“Kalau orang yang tenang bisa memahami beliau punya bicara. Bagi beta pribadi, apa yang gubernur bicara tidak masuk di logika,” ujar Nus.
Ia menilai pemerintah tidak semestinya melepaskan tanggung jawab ketika muncul persoalan menyangkut kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah dapat mengambil peran dalam mempertemukan masyarakat dan pihak perusahaan untuk mencari solusi, dengan tetap memperhatikan aturan dan kewenangan masing-masing pihak.
Nus juga menyinggung perjuangan masyarakat MBD dalam beberapa tahun terakhir terkait kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan.
Ia menyebut persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai meminta pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan aktivitas investasi di daerahnya.
“Pemerintah itu ada karena rakyat memilih. Kantor gubernur juga bukan milik pribadi. Karena itu, masyarakat punya hak menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Nus meminta pemerintah, masyarakat dan pihak perusahaan duduk bersama untuk membicarakan persoalan ketenagakerjaan secara terbuka.
Ia mengingatkan agar perbedaan kepentingan maupun latar belakang pendidikan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Buang ego, buang emosional. Buang perasaan beta punya pendidikan tinggi. Mari duduk satu meja, bicara baik-baik,” katanya.
Lebih jauh, Nus menilai masyarakat lokal, termasuk tenaga kerja non-skill, perlu mendapatkan ruang dalam proses penerimaan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusia MBD melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga masyarakat lokal memiliki kompetensi untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan menghadirkan investasi, tetapi juga perlu memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari aktivitas pembangunan tersebut.
“Ini bukan soal kita mengemis pekerjaan. Ini soal hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan,” ujarnya.
Nus menegaskan kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat MBD dan bukan semata-mata untuk menyerang pemerintah.
Ia berharap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah tidak berkembang menjadi konflik terbuka, melainkan diselesaikan melalui komunikasi dan pertemuan bersama.
“Kalau pemerintah bijak, mari duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah terus berhadap-hadapan,” tandasnya.
Perwakilan Massa Diterima Gubernur
Dalam perkembangan aksi tersebut, perwakilan massa disebut telah diterima langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perwakilan massa terkait persoalan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi.
MalukuIndoMedia.com juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang, terkait konteks pernyataan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam video yang beredar serta sikap Pemerintah Provinsi Maluku terhadap tuntutan massa.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kasrul Selang belum memberikan keterangan. (MIM-MDO)
About The Author
