MALUKU INDOMEDIA.COM, MALTENG– Gelombang protes besar mengguncang Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (10/6/2026). Ratusan masyarakat adat yang terdiri dari unsur Tuan Tanah, Kepala Soa, tokoh adat, serta para Kapitang dari mata rumah adat Amaupung dan Mungare Mentar, Tipa Basar, Anana Hogi, bersama warga Negeri Waai, turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada pemalangan total Kantor Pemerintahan Negeri Waai.
Aksi tersebut menjadi simbol memuncaknya kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negeri yang dinilai tidak transparan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sejak pagi hari, massa bergerak secara terorganisir. Aksi diawali dari Rumah Kapitan, kemudian menuju kediaman Tuan Tanah sebelum melanjutkan perjalanan ke Baileo Negeri Waai. Di pusat kehidupan adat itu, masyarakat menggelar doa bersama sebagai bentuk permohonan restu leluhur sekaligus penegasan bahwa perjuangan yang dilakukan berlandaskan nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat.
Dari Baileo, massa kemudian bergerak menuju Kantor Pemerintahan Negeri Waai sambil menyampaikan aspirasi melalui yel-yel dan seruan tuntutan perubahan. Setibanya di lokasi, masyarakat menggelar orasi secara bergantian yang berisi kritik terhadap kinerja pemerintah negeri.
Dalam aksi tersebut, warga membentangkan spanduk putih dengan tulisan tegas:
“Mundur Dengan Hormat Atau Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Kepala Pemerintah Negeri.”
Tuntutan tersebut mencerminkan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintahan negeri saat ini.
Soroti Dana Desa dan Program yang Dinilai Mangkrak
Dalam berbagai orasi, masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa yang selama ini dinilai tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik. Warga juga menyoroti sejumlah program pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dianggap tidak berjalan maksimal dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Massa mendesak adanya keterbukaan informasi anggaran serta pertanggungjawaban menyeluruh terhadap berbagai program yang telah menggunakan dana negara.
Menurut warga, pemerintah negeri seharusnya mampu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perencanaan, penggunaan, hingga hasil pelaksanaan program yang dibiayai Dana Desa.
Sempat Memanas, Negosiasi Berlangsung Alot
Situasi sempat memanas ketika masyarakat berupaya membawa balok kayu untuk melakukan pemalangan kantor pemerintahan. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berusaha menghalau massa sehingga sempat terjadi aksi saling dorong.
Namun ketegangan tidak berlangsung lama. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang antara perwakilan masyarakat adat dan pihak Pemerintah Negeri Waai, situasi akhirnya dapat dikendalikan.
Hasil perundingan tersebut membuka jalan bagi masyarakat untuk melaksanakan prosesi pemalangan secara adat.
Dengan mengenakan kain berang merah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat Maluku, warga kemudian melakukan pemalangan terhadap akses masuk Kantor Pemerintahan Negeri Waai.
Sasi Adat Resmi Diberlakukan
Tidak hanya melakukan pemalangan, masyarakat adat juga memberlakukan sasi adat terhadap Kantor Pemerintahan Negeri Waai.
Sebuah maklumat resmi dipasang di area kantor yang berbunyi:
“SASI ADAT BERLAKU. Kantor Pemerintah Negeri Waai Dipalang Oleh Masyarakat Sampai Raja Definitif Baru Yang Dipilih Masyarakat Hadir.”
Pemberlakuan sasi tersebut menandai sikap tegas masyarakat adat yang menginginkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan negeri sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap kondisi yang dinilai tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat.
Pelayanan Publik Lumpuh Total
Akibat pemalangan tersebut, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kantor Negeri Waai praktis terhenti. Seluruh akses masuk ditutup menggunakan balok kayu dan simbol-simbol adat yang dipasang oleh masyarakat.
Sejumlah personel TNI dan Polri masih berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik lanjutan serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Pemerintah Negeri Waai maupun Camat Salahutu terkait tuntutan masyarakat, termasuk desakan pengunduran diri kepala pemerintahan serta tudingan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa.
Sementara itu, masyarakat menegaskan bahwa pemalangan dan pemberlakuan sasi adat akan tetap berlangsung hingga tuntutan mereka mendapat respons yang jelas dan dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat Negeri Waai.
Bagi masyarakat adat Waai, aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah pesan keras bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan tanpa keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap suara masyarakat yang menjadi pemilik sah negeri adat tersebut. (MIM-MDO)
About The Author
